English
- Mon, Feb 2026
Disarankan:
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. Kalsel Berkontribusi dalam Pembagian Paket Sembako pada Peringatan HKG
Dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKKProvinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 ke 53 , Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan turut berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial berupa pembagian paket sembako pangan kepada masyarakat.
Baca selengkapnyaDorong komoditi Hortikultura Lokal, Pemprov Kalsel Intensifkan Monitoring Jahe Merah Hatungun Tapin
Tapin, Kalimantan Selatan – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui dinas pertanian dan ketahanan Pangan terus memperkuat komitmennya dalam mendorong sektor pertanian berbasis komoditas lokal unggulan. Salah satu yang menjadi sorotan adalah pengembangan jahe merah di Kecamatan Hatungun, Kabupaten Tapin, yang kini masuk dalam tahap monitoring.
Baca selengkapnya
Diduga Lakukan Penipuan Proyek Fiktif, Mantan Bupati Tanah Bumbu Zairullah Azhar Dilaporkan ke Polda Kalsel
Bahabar.id-Banjarmasin, 27 Mei 2025 – Mantan Bupati Tanah Bumbu, Zairullah Azhar, dilaporkan ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalimantan Selatan atas dugaan keterlibatan dalam kasus penipuan proyek fiktif dengan nilai kerugian mencapai Rp7,5 miliar. Laporan tersebut dilayangkan oleh seorang pengusaha bernama Gusti Dharma pada Januari 2025 lalu.
12 Kali Berturut-turut Raih WTP, Kalsel Buktikan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan, H. Muhidin: Ini Hasil Kerja Keras Bersama
Banjarmasin,- Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kembali menorehkan prestasi membanggakan di bidang pengelolaan keuangan daerah. Untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut, Pemprov Kalsel berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. 26/05/25
"KPU Kalsel Tindak Tegas: Cabut Status LPRI sebagai Pemantau Pilkada Banjarbaru
Banjarbaru – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Selatan resmi mencabut status Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) sebagai pemantau Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Banjarbaru 2024. Keputusan ini diambil setelah KPU menemukan sejumlah pelanggaran dan ketidaksesuaian yang dilakukan oleh lembaga tersebut selama proses pemantauan berlangsung. Sabtu (10/5/2025).
